Dukungan Penuh untuk Kapolri dan Kapolda Sumsel, Mutasi dan Evaluasi Total Polisi yang Gagal Bertugas di Musi Banyuasin

Dukungan Penuh untuk Kapolri dan Kapolda Sumsel, Mutasi dan Evaluasi Total Polisi yang Gagal Bertugas di Musi Banyuasin

Spread the love

Mediatnipolri.com

Musi Banyuasin, 12 November 2025 – Gelombang kritik terhadap kinerja aparat kepolisian di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) semakin menguat. Warga, aktivis sosial, dan insan media menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri untuk melakukan mutasi dan pembaruan (filtering) terhadap dua pejabat kepolisian yang dianggap gagal menjalankan tugas, yakni Kapolres Muba AKBP God Parlasro Sinaga dan Kapolsek Keluang IPTU Alvin Siahaan.

Ledakan Minyak Ilegal Berulang, Aparat Dinilai Tak Bekerja

Peristiwa ledakan sumur minyak ilegal pada 11 November 2025 kembali memperlihatkan lemahnya pengawasan dan penindakan. Insiden serupa telah berulang kali terjadi di wilayah hukum Polsek Keluang tanpa langkah konkret atau tindak tegas dari kepolisian setempat.

Kondisi ini membuat masyarakat yakin bahwa penegakan hukum di Muba mengalami kerapuhan serius, bahkan dianggap mandek akibat minimnya tindakan dari para pejabat yang seharusnya bertanggung jawab langsung.

Kapolres Anti Media, Kapolsek Dinilai Tidak Mampu Bekerja

Kapolres Muba diduga anti terhadap wartawan dan LSM setelah memblokir komunikasi ketika dikonfirmasi terkait ledakan sumur ilegal.
Sementara itu, Kapolsek Keluang dinilai tidak mampu bekerja karena gagal mengendalikan aktivitas minyak ilegal yang terus menimbulkan bahaya besar bagi warga terlebih lagi kasus kriminal dan pembunuhan yang jarang sekali terungkap”

Sikap dan kinerja seperti ini disebut menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, terlebih di wilayah yang rawan aktivitas ilegal berisiko tinggi.

Turunnya Kepercayaan Publik Akibat Penegakan Hukum yang Buruk

Warga menyatakan bahwa bila kedua pejabat ini tidak segera diganti atau dievaluasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan jatuh semakin dalam.
Penegakan hukum yang buruk, tertutup, dan tidak responsif dianggap bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang harus transparan, cepat, dan berpihak pada keselamatan masyarakat.

Aktivis Sumatera Selatan, Fitroh, mengatakan:

Jika Kapolres dan Kapolsek tetap dipertahankan, kepercayaan masyarakat akan runtuh. Penegakan hukum di Muba sudah terlalu buruk. Kapolri harus mengevaluasi dan memfilter pejabat-pejabat yang tidak bisa bekerja.”

masyarakat,Aktivis, dan Media Bersatu Dukung Kapolri

Masyarakat menegaskan komitmen mereka untuk mendukung Kapolri dalam:

Memutasi dan memperbarui jabatan Kapolres Muba dan Kapolsek Keluang

Melakukan penyaringan (filtering) internal terhadap pejabat yang gagal menjalankan tugas

Mengembalikan marwah kepolisian di mata publik

Menegakkan hukum yang bersih dan berkeadilan di Musi Banyuasin

Mereka menilai hanya dengan langkah tegas dari Kapolri, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan penegakan hukum di Muba bisa kembali hidup.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *