MELAWI KALBAR, MEDIA TNI POLRI.COM
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali melanda sejumlah wilayah perhuluan Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kondisi ini dipicu terhambatnya distribusi BBM akibat surutnya debit air Sungai Kapuas Melawi, sehingga pasokan tidak dapat dilanjutkan ke daerah tujuan.
Menanggapi situasi tersebut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ritaudin, SE, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi PAN, angkat bicara. Ritaudin yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kalbar yang membidangi sektor Imprastruktur jalan jembatan, ESDM ( Pertamina ) & PLN, menilai krisis BBM ini harus segera ditangani secara serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Sebagai wakil rakyat, Ritaudin aktif menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya terkait krisis energi dan distribusi BBM yang sangat dirasakan warga di daerah perhuluan seperti Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Menurutnya, keterlambatan penanganan dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Ritaudin menjelaskan bahwa saat ini pengambilan BBM terpaksa dilakukan dari depot di Pontianak. Namun, akibat kondisi air sungai yang surut, distribusi BBM hanya mampu menjangkau hingga wilayah Sanggau.
“Pengambilan minyak harus ke depot Pontianak, tetapi karena kondisi air sungai yang surut, distribusi hanya bisa sampai di Sanggau dan belum dapat dilanjutkan ke Melawi,” ujar Ritaudin, Jumat (13/2/2026), saat dihubungi Wartawan.
Terkait kondisi darurat tersebut, Ritaudin mendesak pihak Pertamina agar segera melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau guna membuka opsi pembongkaran BBM di wilayah tersebut sebagai langkah sementara.
“Kami meminta Pertamina segera berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau agar bisa dilakukan pembongkaran di Sanggau. Ini kondisi darurat dan harus segera diambil langkah cepat,” tegasnya.
Editor : Nursiah
