Jakarta – MediaTNI-Polri.com — Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan Angkatan I, II, III, IV, V, dan VI Tahun 2026 resmi ditutup. Kegiatan penutupan dilaksanakan di BW Hotel Kemayoran, Jakarta, pada Jumat, 17 April 2026.
Diklat ini diikuti oleh para camat dari berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dalam menjalankan tugas pelayanan dan pemerintahan.
Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, dua camat turut serta dalam kegiatan ini. Mereka adalah Camat Girian Rukman Rasyid, S.Sos, yang mengikuti Diklat Kepamongprajaan Angkatan V Tahun 2026, serta Camat Aertembaga Stenly R. Tatipang, S.Sos.
Camat Girian Rukman Rasyid mengungkapkan rasa syukur atas selesainya kegiatan diklat. “Alhamdulillah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan Bagi Camat Angkatan V Tahun 2026,” ujarnya.
Selama mengikuti diklat, para peserta dibekali berbagai materi terkait kepamongprajaan, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta kepemimpinan di tingkat kecamatan. Materi tersebut diharapkan memperkuat peran camat sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah.
Rukman Rasyid berharap ilmu yang didapat selama diklat dapat segera diimplementasikan di Kecamatan Girian. Menurutnya, tantangan pelayanan di tingkat kecamatan menuntut aparatur yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Senada dengan itu, Camat Aertembaga Stenly R. Tatipang juga berkomitmen menerapkan hasil diklat untuk kemajuan wilayahnya. Kolaborasi antarcamat menjadi salah satu kunci dalam menyukseskan program pembangunan daerah.
Kegiatan Diklat Kepamongprajaan ini turut memperkuat solidaritas para camat melalui wadah FORCASI, Forum Camat se-Indonesia. Forum ini menjadi ruang berbagi praktik baik dan solusi atas permasalahan pemerintahan di tingkat kecamatan.
Dengan berakhirnya Diklat Kepamongprajaan Angkatan I sampai VI Tahun 2026, para camat kembali ke daerah masing-masing dengan semangat baru. Harapannya, penguatan kapasitas ini mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Pungkasnya,” Divisi intelejen nasional (DL).
