Indramayu,Mediatnipolri-Proyek pembangunan irigasi perpompaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2026 senilai Rp155.700.000 di Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, menuai sorotan dari masyarakat.
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Si Berkat di Blok Si Cangkring tersebut diperuntukkan mengairi lahan pertanian seluas sekitar 35 hektare. Namun, di lapangan proyek itu diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Berdasarkan pantauan di lokasi, pasangan batu pada pondasi Tembok Penahan Tanah (TPT) diduga tidak menggunakan adukan semen dan pasir sebagaimana mestinya. Batu-batu hanya tampak ditumpuk di atas tanah galian, sehingga memunculkan kekhawatiran akan kualitas konstruksi.
Sejumlah petani di sekitar lokasi mengaku cemas bangunan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila terus dikerjakan dengan cara demikian.
“Kalau pondasinya seperti itu, kami khawatir bangunannya cepat rusak. Padahal irigasi ini sangat dibutuhkan petani,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Selain dugaan kualitas pekerjaan yang buruk, proyek tersebut juga dinilai minim pengawasan. Ketua Kelompok Tani Si Berkat, Ipin, disebut jarang berada di lokasi sehingga pelaksanaan pekerjaan dinilai kurang terkontrol.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Ipin, baik dengan mendatangi kediamannya maupun melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Sementara itu, Ketua Gapoktan Desa Lombang, Kasdani, saat ditemui awak media pada Jumat (26/6/2026), membenarkan bahwa Ketua Kelompok Tani Si Berkat memang sulit ditemui.
“Benar, Ketua Kelompok Tani Ipin sedang sibuk dengan pekerjaan yang lain, jadi memang susah ditemui dan juga susah dihubungi,” ujarnya.
Masyarakat berharap instansi terkait, khususnya dinas teknis maupun pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap program irigasi pertanian, segera turun ke lapangan untuk memeriksa kualitas pekerjaan tersebut. Mereka meminta apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi, dilakukan perbaikan agar anggaran negara yang mencapai ratusan juta rupiah benar-benar menghasilkan bangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi para petani.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
(Kaperwil Jabar)
