Karawang – Harapan mahasiswa untuk berdialog langsung dengan para pemegang kebijakan di Kabupaten Karawang belum sepenuhnya terwujud. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPRD Karawang, Selasa (2/6/2026), sejumlah pimpinan daerah yang sebelumnya diharapkan hadir justru diwakili oleh pejabat lainnya.
Forum yang mempertemukan Aliansi Cipayung Plus Karawang dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar pada 21 Mei 2026 lalu. Saat itu, mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang mereka nilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat terkait.
Namun dalam pelaksanaan RDP, mahasiswa tidak bertemu langsung dengan sebagian besar pimpinan instansi yang menjadi tujuan penyampaian aspirasi. Beberapa lembaga mengirimkan perwakilan untuk menghadiri forum tersebut.
Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan di kalangan mahasiswa. Mereka menilai kehadiran langsung para pimpinan daerah sangat penting mengingat forum tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dibangun pasca aksi demonstrasi.
HMI Karawang, Arra, mengatakan bahwa forum dialog akan lebih efektif apabila dihadiri langsung oleh pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Yang kami harapkan bukan hanya ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga adanya komitmen dan langkah nyata dari para pemegang kebijakan. Karena itu, kehadiran pimpinan daerah menjadi penting dalam forum seperti ini,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun perwakilan instansi tetap dapat menerima masukan dan aspirasi, sejumlah persoalan strategis membutuhkan respons langsung dari para pengambil keputusan agar solusi yang dihasilkan lebih konkret dan terukur.
Mahasiswa juga menilai bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun secara terbuka serta berkelanjutan. Forum dialog tidak hanya menjadi sarana mendengar keluhan publik, tetapi juga menjadi wadah untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Meski diwarnai kekecewaan atas ketidakhadiran sejumlah pimpinan daerah, RDP tetap berlangsung dengan penyampaian berbagai masukan, kritik, serta usulan dari mahasiswa kepada para perwakilan instansi yang hadir.
Aliansi mahasiswa berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan semata, melainkan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat Karawang.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui kesediaan para pemimpin untuk hadir, mendengar, dan berdialog secara langsung dengan masyarakat yang mereka wakili.
