KUNINGAN – M T P
Wacana pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mulai memunculkan berbagai gagasan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua GIBAS Resort Kuningan, Manap Suharnap, yang mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto turut mempertimbangkan figur nonpartai, termasuk tokoh dari kalangan raja dan sultan Nusantara.
Usulan tersebut dinilai menjadi gagasan alternatif di tengah dinamika politik nasional yang selama ini kerap didominasi pertimbangan kekuatan dan kepentingan partai politik.
Menurut Manap, posisi Wakil Presiden bukan semata-mata jabatan politik untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Lebih dari itu, sosok yang menduduki jabatan tersebut harus mampu menjadi negarawan, memiliki integritas, serta sanggup menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia berpandangan, Presiden Prabowo perlu membuka ruang pertimbangan yang lebih luas, termasuk melihat potensi tokoh-tokoh nasional dari organisasi kemasyarakatan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Kedua organisasi tersebut memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa, dengan kontribusi besar di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kebangsaan.
Raja dan Sultan Nusantara Dinilai Punya Nilai Historis
Tidak hanya dari kalangan organisasi kemasyarakatan, Manap juga menyodorkan gagasan yang terbilang tidak biasa, yakni mempertimbangkan figur raja dan sultan dari berbagai wilayah Nusantara.
Menurutnya, kerajaan dan kesultanan merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah, budaya, serta pembentukan peradaban bangsa Indonesia.
Tokoh kerajaan dan kesultanan yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta dapat diterima oleh berbagai kalangan dinilai berpotensi menjadi figur pemersatu.
“Jangan sampai kursi Wakil Presiden hanya dipandang sebagai representasi kepentingan partai politik. Kita membutuhkan figur yang bisa berdiri di atas semua golongan, merangkul seluruh elemen bangsa, dan mengutamakan kepentingan negara,” ungkap Manap.
Ia menegaskan, gagasan tersebut sama sekali bukan untuk menghidupkan kembali sistem monarki dalam pemerintahan Indonesia.
Sebaliknya, usulan itu merupakan bentuk penghargaan terhadap warisan sejarah dan tradisi kepemimpinan Nusantara yang dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.
Persatuan Nasional Harus Lebih Utama dari Kepentingan Politik
Lebih lanjut, Manap berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat menjadi momentum untuk memperkuat rekonsiliasi dan persatuan nasional.
Menurutnya, siapa pun yang nantinya dipercaya mendampingi Presiden harus memiliki pemahaman konstitusi, kemampuan kepemimpinan, integritas moral, serta komitmen menjaga keutuhan bangsa.
“Yang paling penting adalah bagaimana Indonesia tetap utuh. Jangan sampai perbedaan kepentingan politik justru memperlebar sekat di tengah masyarakat. Kita ingin Wakil Presiden yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya milik kelompok atau partai tertentu,” tegasnya.
Manap menilai, Indonesia memiliki kekayaan tokoh, budaya, dan tradisi kepemimpinan yang dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat persatuan nasional.
Karena itu, menurutnya, sudah saatnya pemikiran mengenai kepemimpinan nasional tidak hanya terpaku pada kalkulasi politik praktis, tetapi juga mempertimbangkan nilai pengabdian, keteladanan, dan kepentingan rakyat.
Gagasan yang disampaikan Ketua GIBAS Resort Kuningan tersebut menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang menawarkan perspektif berbeda dalam dinamika politik nasional.
Meski demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Pada akhirnya, kepentingan bangsa dan negara harus menjadi pertimbangan utama di atas segala kepentingan politik maupun golongan.
(RED)
