DIDUGA AROMA BUSUK KEMBALI TERCIUM! PT DELTA PASIFIC INDOTUNA DISOROT, ASAP HITAM DAN DUGAAN LIMBAH DIMINTA DIUSUT, GERMAS UNGKAP SIAP BAWA PERSOALAN KE MABES POLRI

DIDUGA AROMA BUSUK KEMBALI TERCIUM! PT DELTA PASIFIC INDOTUNA DISOROT, ASAP HITAM DAN DUGAAN LIMBAH DIMINTA DIUSUT, GERMAS UNGKAP SIAP BAWA PERSOALAN KE MABES POLRI

Spread the love

BITUNG, SULAWESI UTARA – MediaTNI-Polri.com — Dugaan persoalan lingkungan di sekitar kawasan operasional PT Delta Pasific Indotuna, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, kembali mencuat dan menuai perhatian masyarakat. Belum tuntas sorotan mengenai asap hitam yang sebelumnya dikaitkan dengan nozzle wet scrubber yang mengalami penyumbatan, kini muncul lagi keluhan dugaan aroma busuk dan bau menyengat di sekitar kawasan perusahaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pembenahan fasilitas pengendalian pencemaran serta kesungguhan perusahaan dalam menjamin lingkungan yang sehat bagi masyarakat Kampung Buton. Persoalan ini tidak boleh dianggap angin lalu, sebab hak masyarakat atas udara bersih dan lingkungan yang layak merupakan kepentingan publik yang wajib dilindungi.

‎Sebelumnya, dalam pertemuan klarifikasi bersama awak media dan perwakilan masyarakat Mursalim Laamu, pihak PT Delta Pasific Indotuna melalui Dian Dwijayanto selaku Engineering Head dan Marcelinus Randyanto selaku QA/QC Supervisor mengakui adanya persoalan teknis berupa nozzle wet scrubber yang mengalami kebuntuan atau mampet. Pihak perusahaan menyampaikan telah melakukan penggantian pompa dan nozzle sebagai langkah perbaikan. Namun, dengan munculnya kembali keluhan dugaan aroma tidak sedap, publik patut mempertanyakan sejauh mana efektivitas pembenahan tersebut. Manajemen perusahaan diminta tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga menunjukkan bukti bahwa sistem pengendalian emisi dan pengelolaan limbah benar-benar bekerja sesuai standar lingkungan yang berlaku.

‎Sorotan terhadap persoalan ini semakin penting karena dugaan asap hitam, aroma busuk, dan kemungkinan gangguan pengelolaan limbah tidak dapat diselesaikan hanya melalui forum klarifikasi. Pemeriksaan lapangan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penelusuran sumber bau, pengambilan sampel, pengujian kualitas udara, pemeriksaan air limbah, serta penelusuran saluran pembuangan apabila terdapat indikasi limbah mengalir menuju perairan atau laut. Instansi berwenang harus memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan. Jangan sampai masyarakat terus menyampaikan keluhan, sementara sumber persoalan belum mendapatkan kepastian melalui pemeriksaan ilmiah dan terbuka.

‎Dari aspek hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya menjadi landasan utama dalam pengawasan dan penindakan dugaan pencemaran. Pasal 20 mengatur baku mutu lingkungan hidup, Pasal 60 mengatur larangan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan, sedangkan Pasal 69 memuat larangan perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pasal 98 dan Pasal 99 mengatur ancaman pidana terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan yang memenuhi unsur kesengajaan maupun kelalaian. Apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran, pertanggungjawaban hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada pihak mana pun.

‎Tidak hanya persoalan udara dan limbah daratan, dugaan pencemaran yang berpotensi menjangkau wilayah perairan maupun laut juga harus menjadi perhatian serius. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 52, mengatur penanggulangan pencemaran laut yang dapat bersumber dari daratan, kegiatan di laut, maupun kegiatan dari udara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 mengatur perlindungan lingkungan maritim dalam ruang lingkupnya. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menjadi landasan pengendalian pencemaran air dan udara. Karena itu, pemeriksaan terhadap cerobong, sistem wet scrubber, pengelolaan air limbah, dan jalur pembuangan harus dilakukan secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

‎Dalam konteks penegakan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menjadi bagian dari kerangka hukum yang harus diperhatikan. KUHP mengatur ketentuan pidana, sedangkan KUHAP mengatur mekanisme proses hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan perkara. Apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana lingkungan hidup, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya dengan menerapkan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagai aturan khusus serta prosedur hukum acara yang berlaku. Tidak boleh ada pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang didukung bukti dan memenuhi unsur pidana.

‎Di sisi lain, pemantauan awak media terhadap persoalan lingkungan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers, Pasal 6 menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap kepentingan umum, sedangkan Pasal 8 memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Setiap informasi tetap harus melalui verifikasi, mengedepankan keberimbangan, dan memberikan hak jawab kepada pihak perusahaan. Namun, fungsi pengawasan pers terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian dari keterbukaan informasi publik dan kontrol sosial.

‎Kini, Gerakan Masyarakat Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik (GERMAS UNGKAP) melalui Ketua Umumnya, Ade Julhaidir, CFLE, menyatakan akan membawa persoalan dugaan gangguan lingkungan PT Delta Pasific Indotuna ke tingkat Mabes Polri. Ade Julhaidir mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar memberikan perhatian serius dan mendorong penelusuran menyeluruh terhadap keluhan masyarakat, dugaan aroma busuk, persoalan asap hitam, serta kemungkinan adanya pencemaran limbah. Menurut sikap yang disampaikannya, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak berhenti pada klarifikasi perusahaan semata. GERMAS UNGKAP menghendaki adanya pemeriksaan objektif, transparan, dan tindak lanjut hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.

‎Masyarakat Kampung Buton kini menunggu pembuktian nyata dari seluruh komitmen PT Delta Pasific Indotuna. Permohonan maaf, penggantian pompa dan nozzle wet scrubber, serta rencana pembangunan jalur distribusi air bersih tidak boleh berhenti sebatas pernyataan. Perusahaan harus menunjukkan hasil pembenahan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan, sementara pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, dan aparat penegak hukum diminta menjalankan pengawasan tanpa pandang bulu. GERMAS UNGKAP menegaskan akan membawa persoalan ini ke Mabes Polri sebagai bentuk dorongan agar keluhan masyarakat mendapatkan perhatian dan kepastian penanganan. Industri boleh berkembang, tetapi jangan sampai hak masyarakat atas udara bersih, air yang aman, dan lingkungan hidup yang sehat dikorbankan demi kepentingan produksi. Jika pencemaran terbukti, hukum harus ditegakkan dan pihak yang bertanggung jawab wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

‎Ketua umum Germas UNGKAP A.Julhaidir dalam statmen nya akan membawa permasalahan ini ke Mabes polri 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *