Bitung, Sulawesi Utara Sulut | MediaTni-Polri — Kota Bitung saat ini tengah menghadapi masalah serius terkait keterlambatan pembayaran gaji Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sudah dua bulan gaji mereka belum dibayarkan, menimbulkan keresahan dan beban bagi para anggota, terutama yang memiliki tanggungan keluarga. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah kota. Minggu, 24 Agustus 2025.
Menurut salah seorang anggota Satpol PP yang enggan disebutkan namanya, mereka telah menanyakan langsung ke pimpinan namun belum ada jawaban jelas. Anggota tersebut merasa gaji mereka seolah-olah ditahan tanpa alasan yang jelas. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpuasan dan kekhawatiran di kalangan anggota Satpol PP.
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa beberapa instansi pemerintahan lain di Kota Bitung telah menerima gaji tepat waktu. Namun, Satpol PP justru mengalami penundaan, menimbulkan kesulitan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan, beberapa di antara mereka sudah mengikuti seleksi PPPK, tetapi kepastian nasib mereka masih belum jelas.
Keterlambatan gaji ini juga menuai perhatian masyarakat. Warga Kota Bitung mendesak pemerintah kota untuk segera menyelesaikan masalah ini, mengingat keterlambatan gaji dapat memengaruhi kinerja dan kesejahteraan para penegak Perda. Pimpinan Satpol PP Kota Bitung, Steven V. Suluh, diminta memberikan penjelasan transparan mengenai situasi ini.
Masyarakat juga berharap Wali Kota Hengky Honandar, Wakil Wali Kota Randito Maringka, dan Sekretaris Kota Ignatius Rudy Theno segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah diharapkan berkoordinasi dengan pihak terkait agar hak Satpol PP segera dibayarkan dan kesejahteraan mereka kembali terjamin.
Sejumlah anggota Satpol PP bahkan berharap masalah ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka berharap pemerintah pusat dapat membantu mencarikan solusi untuk masalah ini.
Keterlambatan gaji Satpol PP ini bukan hanya masalah internal, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah kota diharapkan segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan kesejahteraan Satpol PP kembali terjamin.
Masyarakat menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah diharapkan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar hak Satpol PP segera dibayarkan dan kesejahteraan mereka kembali terjamin. Dengan demikian, Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman.
