Mediatnipolri.com./Karawang, —
Di tengah semangat membangun ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), harapan warga Tegalsari seolah tersandera oleh polemik yang belum usai. BUMDes Tegalsari “Bumdesa Sri Rejeki” kini menghadapi tantangan besar: dana ratusan juta rupiah yang belum juga berpindah tangan dari pengurus lama ke kepengurusan baru.
Ketua BUMDes Sri Rejeki, Abdurrahman, S.Pd.I, angkat bicara dengan nada tegas namun penuh keprihatinan.
“Selama saya menjabat sebagai ketua BUMDes, kami belum menerima dana sepeser pun. Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan BUMDes ini berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya, menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pengelolaan dana desa.
Diketahui, dana BUMDes Tegalsari hingga kini masih tertahan di kepengurusan lama, BUMDes Dwi Rahayu, yang sebelumnya dipimpin oleh almarhum Odih. Tanggung jawab pengelolaan dana tersebut disebut-sebut telah diserahkan kepada Kepala Desa terdahulu, Usman, dengan saldo mencapai Rp250.818.300. Ironisnya, hingga saat ini belum ada proses serah terima resmi antara pengurus lama dan yang baru.
Situasi kian pelik karena dana tersebut belum termasuk tambahan 20% dari Dana Desa tahun 2025 sebesar Rp139.000.000, yang sejatinya diperuntukkan bagi pengembangan unit usaha baru.
“Kami sudah menyiapkan rencana program seperti sewa kelola sawah dan usaha ayam petelur. Tapi semua itu belum bisa kami jalankan karena dana yang menjadi hak BUMDes belum juga dikembalikan,” lanjut Abdurrahman, dengan nada penuh harap.
Sementara itu pemerintah Kecamatan Purwasari dalam hal ini Kasi PMD dan pendamping desa belum ada tanggapan terkait dengan polemik yang ada di desa Tegalsari tersebut.
Di balik angka dan laporan keuangan, tersimpan kegelisahan warga desa yang menantikan perubahan. BUMDes Sri Rejeki sejatinya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Tegalsari, membuka lapangan kerja, dan menghidupkan potensi lokal. Namun tanpa kejelasan pencairan dana, mimpi itu sementara harus tertunda.
Kini, masyarakat Tegalsari menanti langkah nyata dari pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan polemik ini. Harapan mereka sederhana: keadilan, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan desa.
Sebab bagi mereka, setiap rupiah yang tersangkut bukan sekadar angka di atas kertas tetapi denyut harapan untuk masa depan desa yang lebih sejahtera.
(Red)*
