Mediatnipolri.com
PALI, Sumsel, 18 Desember 2025 – Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3) menggelar aksi demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, pada Kamis 18 Desember 2025. Mereka menyampaikan kegundahan atas pengelolaan anggaran di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dinilai tidak wajar dan mengarah pada potensi penyalahgunaan kewenangan atau (Abuse Of Power).
Di tengah hujan yang mengguyur, peserta aksi tetap menyampaikan orasi secara tertib. AP3 menegaskan bahwa perhatian mereka tidak semata tertuju pada besaran anggaran, melainkan pada pola penggunaan diskresi yang dianggap berlebihan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa daerah, termasuk pengadaan kendaraan dinas.
Kendaraan Dinas sebagai Cerminan Masalah Sistemik
Koordinator aksi AP3, Abu Rizal, menyampaikan bahwa isu kendaraan dinas yang belakangan mencuat hanyalah gambaran awal dari persoalan yang lebih luas dan mendasar.
“Pengadaan mobil dinas itu hanya contoh yang paling mudah dipahami publik. Yang menjadi perhatian kami adalah pola pengambilan kebijakannya. Ada kecenderungan diskresi digunakan secara berlebihan untuk menutupi kejanggalan,” ungkap Abu Rizal di depan Gedung Merah Putih KPK.
Diskresi yang Kehilangan Batas
Menurut AP3, pengelolaan anggaran di PALI menunjukkan kecenderungan berulang, di mana diskresi kerap dijadikan alasan pembenar atas perlakuan aturan yang berbeda pada kegiatan dengan karakteristik yang serupa.
“Diskresi memang sah, tetapi ketika terlalu lentur dan selalu dijadikan jawaban atas setiap keanehan, maka ia berubah menjadi alat pembenaran. Jika dibiarkan, hari ini kendaraan dinas, esok bisa sektor lain. Persoalan tidak akan pernah tuntas,” tegasnya.
Seruan Keteladanan bagi Generasi Muda
Tak hanya menyoroti aspek hukum, AP3 juga menekankan pentingnya nilai keteladanan bagi generasi muda di PALI. Mereka berharap KPK dapat melakukan kajian menyeluruh dan objektif terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah agar tidak menjadi preseden buruk bagi calon pemimpin di masa depan.
“Generasi muda belajar dari praktik nyata, bukan dari dalih pembenaran. Kami datang ke sini karena merasa masa depan kami sedang diarahkan oleh tata kelola yang tidak transparan,” tambah Abu Rizal.
Tuntutan AP3 kepada KPK RI:
Mendesak KPK untuk melakukan penelaahan mendalam terhadap pola pengelolaan anggaran di Kabupaten PALI yang diduga menyimpang melalui penggunaan diskresi yang tidak semestinya.
Mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan masuk akal di mata publik.
Memastikan pengawasan pengadaan barang dan jasa di daerah dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi.
Aksi berlangsung damai hingga selesai. AP3 berharap langkah ini dapat menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran yang bersumber dari kepercayaan rakyat.
Ansori (Toyeng)
