Ketua Pemangku Adat Santana Kesultanan Cirebon Angkat Bicara: “Hari Ini Kami Disepelekan, Suatu Saat Kami Akan Memandang Mereka Tanpa Mata”
Keluarga besar Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon menyampaikan kekecewaan atas batalnya agenda audiensi antara DIPERTUAN AGUNG DANRI Kanjeng Gusti Sultan Sepuh Pangeran Heru Rusyamsi Arianatareja dengan Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono.
Agenda yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di kantor Kementerian Pertanian RI disebut batal mendadak hanya sekitar satu setengah jam sebelum pelaksanaan.
Pihak Kesultanan mengaku telah melakukan koordinasi resmi dengan protokoler dan telah berada di Jakarta sejak sehari sebelumnya.
Alasan pembatalan yang disebut karena Wakil Menteri Pertanian “dipanggil Presiden” kemudian menjadi sorotan, sebab pada hari yang sama Presiden RI diketahui tengah menjalankan kunjungan kenegaraan ke Filipina.
Ketua Pemangku Adat Santana Kesultanan Cirebon, Png. Taufan N. Arianatareja, menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyayangkan pola komunikasi yang dinilai tidak profesional dan tidak menghargai marwah Kesultanan Nusantara.
“Hari ini kami disepelekan dan dipandang sebelah mata. Suatu masa akan datang, kami akan memandang mereka tanpa mata. Alias lebih sepele dan tidak ada apa-apanya bagi kami,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang beredar luas di media sosial.
” Sudaryono lebih baik alasan sakit perut karena masuk angin, daripada berasalan dipanggil Presiden dan ketahuan bohongnya…ini sama Sultan saja bohong apalagi sama Rakyat…”, Ujar Taufan
Menurutnya, Kesultanan hadir bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan membawa niatan membantu program ketahanan pangan nasional dan mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui optimalisasi lahan adat dan ulayat.
Pihak Kesultanan juga menegaskan bahwa Raja dan Sultan Nusantara memiliki kontribusi sejarah panjang dalam perjuangan bangsa hingga lahirnya NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Pertanian RI terkait alasan pembatalan pertemuan tersebut.
Polemik Jadi Perbincangan Publik
Di media sosial, polemik ini memicu berbagai reaksi publik. Banyak warganet mempertanyakan profesionalisme komunikasi pejabat publik terhadap tokoh adat dan kesultanan yang dianggap memiliki posisi historis penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Narasi mengenai penghormatan terhadap Kesultanan Nusantara juga ramai diperbincangkan, terutama terkait hubungan antara pemerintah dan lembaga adat di era modern.
(Red)
