REJANG LEBONG BENGKULU — Di tengah gencarnya seruan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh penyelenggara negara melakukan efisiensi dan menghentikan pemborosan anggaran, sebuah ironi justru mencuat di Kabupaten Rejang Lebong. Dokumen resmi mengungkap alokasi anggaran fantastis senilai ratusan juta rupiah yang dipersiapkan murni untuk membiayai konsumsi pribadi Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliyansah Yayan, beserta keluarganya.
Berdasarkan penelusuran data pada portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan Kode RUP 66222290, Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp456.206.400 untuk Tahun Anggaran 2026.
Paket yang diberi nama “Belanja Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya” ini secara eksplisit merinci spesifikasi pekerjaannya untuk kebutuhan domestik kelas atas. Rinciannya meliputi air mineral, soft drink, vitamin/suplemen, kue dan buah-buahan pimpinan DPRD, makan minum pimpinan DPRD, keluarga dan yang tinggal di rumah dinas, hingga susu kental manis.
Fakta ini mengindikasikan bahwa uang pajak rakyat hampir setengah miliar rupiah selama satu tahun ini (2026) akan dihabiskan semata-mata untuk menopang gaya hidup dan kebutuhan logistik personal politisi asal PAN tersebut beserta seluruh penghuni rumah dinasnya.
Pengadaan barang ini dijadwalkan berjalan dari Januari hingga Desember 2026 melalui metode Pengadaan Langsung. Alokasi ini memicu sorotan tajam terkait hilangnya empati para pemangku kebijakan terhadap realitas ekonomi masyarakat.
Penggunaan nomenklatur anggaran negara untuk menanggung biaya harian seperti soft drink, susu, hingga vitamin keluarga pejabat dinilai sebagai bentuk kemewahan yang tidak memiliki korelasi dengan peningkatan kinerja legislasi, pengawasan, maupun representasi rakyat. Alokasi ini terang-terangan bertolak belakang dengan asas kepatutan birokrasi dan semangat efisiensi kabinet pemerintahan saat ini yang menuntut anggaran negara difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan gizi rakyat, bukan gizi pejabat.
Hingga berita ini diturunkan, nomenklatur anggaran tersebut masih tercatat aktif dalam sistem perencanaan pengadaan daerah dan menunggu eksekusi pada tahun berjalan.
