Kuningan-M T P
Gelombang Penolakan Menguat, Wacana Pilkada DPRD Dipertanyakan
Wacana mengembalikan
pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus menuai penolakan dari berbagai kalangan.
Sejumlah pihak menilai gagasan tersebut berisiko memangkas hak politik rakyat yang selama ini menjadi fondasi demokrasi langsung di Indonesia.
Pembina DPD PSI Kabupaten Kuningan, Asep papay, menjadi salah satu figur yang paling vokal menyuarakan penolakan.
Ia menilai perubahan mekanisme itu tidak hanya menggeser sistem, tetapi juga mengancam kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Ini jelas menghilangkan hak rakyat. Pemilihan kepala daerah itu hak rakyat secara langsung, bukan lewat perwakilan,” ujar Asep menegaskan sikapnya.
*Demokrasi Tak Boleh Mundur, Publik Diminta Tetap Jadi Penentu*
Asep menempatkan pemilihan langsung sebagai capaian penting reformasi yang tidak boleh diputarbalikkan.
Ia melihat rakyat telah terbiasa menggunakan hak pilihnya secara langsung dan aktif menentukan arah kepemimpinan daerah.
Ia juga mengingatkan, pemilihan melalui DPRD berpotensi membuka ruang kompromi politik di tingkat elite.
Kondisi itu bisa menjauhkan kepala daerah dari aspirasi masyarakat yang lebih luas.
“Jangan sampai demokrasi kita mundur. Rakyat sudah terbiasa memilih langsung, jangan dirampas lagi haknya,” kata Asep.
*Setuju Substansi, Tapi Dorong Inovasi Sistem*
Di tengah menguatnya penolakan, pandangan yang lebih moderat muncul dari Sangga Maulana Ilham, Wakil Ketua Laskar Gibran (LG) DPW Jawa Barat.
Ia tidak membantah pentingnya menjaga hak rakyat, tetapi ia menilai perdebatan tidak boleh berhenti pada penolakan semata.
Sangga justru mendorong semua pihak untuk mencari terobosan sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dipertahankan, tetapi juga perlu diperbarui agar lebih efektif dan transparan.
“Kita sependapat dengan PSI dan PDI tersebut, jangan balik arah ke zaman reformasi. Tapi kita harus bisa mencari solusi dari pemerintahan seperti apa,” ujar Sangga.
Ia mencontohkan gagasan e-voting yang sempat mengemuka sebagai alternatif yang layak dipertimbangkan.
Menurutnya, teknologi dapat memperkuat partisipasi publik tanpa harus mengorbankan prinsip demokrasi langsung.
“Seperti yang disampaikan PDI Perjuangan, e-voting bisa menjadi pilihan. Tapi kita tetap harus melihat keputusan dari pemerintah pusat,” lanjutnya.
*Menolak Saja Tidak Cukup, Solusi Harus Ditawarkan*
Pernyataan Sangga secara tidak langsung menyentil sikap sebagian pihak yang hanya berfokus pada penolakan tanpa menawarkan jalan keluar konkret.
Ia menilai, menjaga demokrasi tidak cukup dengan mempertahankan sistem lama, tetapi juga membutuhkan inovasi yang relevan dengan kondisi saat ini.
Dengan pendekatan itu, Sangga tidak menegasikan kekhawatiran PSI, namun ia menempatkan diskursus pada level yang lebih strategis.
Ia mendorong agar perdebatan tidak terjebak pada dikotomi lama versus baru, melainkan bergerak menuju solusi yang lebih progresif.
*Tarik Ulur Politik dan Arah Masa Depan Pilkada*
Perbedaan pandangan antara PSI, PKB, dan kini Laskar Gibran menunjukkan bahwa arah masa depan pilkada masih menjadi arena tarik ulur kepentingan politik.
Setiap pihak membawa perspektif berbeda, mulai dari menjaga kemurnian demokrasi langsung hingga mendorong modernisasi sistem pemilihan.
Namun satu hal menjadi benang merah: publik tetap menuntut keterlibatan nyata dalam menentukan pemimpin daerah.
Dalam konteks ini, setiap perubahan kebijakan akan selalu diuji oleh sejauh mana ia mampu menjaga kepercayaan rakyat.
Perdebatan pun belum akan mereda.
Pemerintah pusat kini memegang peran kunci dalam menentukan arah kebijakan, sementara publik menunggu apakah demokrasi akan dipertahankan, diperbarui, atau justru diarahkan ke bentuk baru yang lebih kompleks.
(Red)
