Kepahiang, Bengkulu — Mediatnipolri.com Aroma dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa kembali mencuat dan kali ini menyeret nama Desa Pematang Donok, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang.
Desa yang dalam empat tahun terakhir menerima gelontoran anggaran fantastis lebih dari Rp3,8 miliar Dana Desa, ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD daerah mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun, kini menjadi sorotan tajam publik setelah muncul pertanyaan besar: ke mana larinya uang rakyat tersebut?
Pasalnya, berdasarkan pantauan lapangan serta keterangan sejumlah warga, kondisi pembangunan desa dinilai tidak menunjukkan perubahan signifikan yang sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dikucurkan pemerintah pusat dan daerah.
Jalan desa masih dikeluhkan, sejumlah sarana penunjang belum menunjukkan perkembangan berarti, sementara manfaat program ketahanan pangan yang menyedot anggaran besar disebut nyaris tak terlihat hasilnya.
“Kalau memang miliaran itu benar-benar dipakai untuk kepentingan masyarakat, harusnya desa ini sudah jauh berubah. Tapi faktanya masyarakat sendiri bertanya-tanya,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dugaan Mark-Up hingga Fee Proyek Menguat
Sorotan tajam mengarah pada sejumlah proyek fisik bernilai besar, mulai dari pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, irigasi, hingga program ketahanan pangan.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebut hampir setiap kegiatan desa selalu melibatkan pihak ketiga. Bahkan beredar isu adanya dugaan oknum tertentu menerima fee dari pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Jika benar, praktik seperti ini berpotensi mengarah pada dugaan penyalahgunaan kewenangan serta pengondisian proyek yang merugikan keuangan negara.
Tak hanya itu, sejumlah pos anggaran dinilai sangat rawan diselewengkan.
Salah satunya adalah anggaran “keadaan mendesak” yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah dalam beberapa tahun terakhir.
Publik mempertanyakan transparansi penyalurannya:
Siapa penerimanya?
Apa dasar penetapannya?
Apakah bantuan benar-benar diterima masyarakat secara utuh?
Jika data penerima tidak terbuka, maka pos ini patut dicurigai menjadi ladang empuk permainan anggaran.
Belanja Baliho Puluhan Juta, Hasilnya Dipertanyakan
Belanja informasi publik yang terus muncul setiap tahun dengan nilai puluhan juta rupiah juga memantik kecurigaan.
Sejumlah pihak menilai anggaran tersebut tidak rasional apabila hanya digunakan untuk baliho, spanduk, atau media informasi desa biasa.
Modus seperti mark-up harga cetak, nota fiktif, hingga laporan pengadaan yang tidak sesuai volume disebut sangat mungkin terjadi bila tidak diawasi secara ketat.
Kantor Desa Disebut Selalu Tutup Saat Wartawan Datang
Yang membuat persoalan ini semakin panas, setiap kali wartawan media ini berupaya melakukan konfirmasi langsung ke kantor Pemerintah Desa Pematang Donok, kantor desa disebut dalam keadaan tutup.
Tidak adanya penjelasan resmi justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Sikap tertutup ini dinilai kontraproduktif terhadap prinsip transparansi pengelolaan Dana Desa.
APH Diminta Turun Tangan
Melihat pola penggunaan anggaran yang dinilai janggal, publik mendesak agar aparat pengawas dan penegak hukum segera turun tangan.
Desakan ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Kepahiang, Kejaksaan Negeri Kepahiang, serta Polres Kepahiang untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh.
Masyarakat menilai, bila dugaan ini dibiarkan tanpa pemeriksaan serius, maka Dana Desa yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat justru berpotensi berubah menjadi bancakan segelintir pihak.
Kini publik menunggu: akankah dugaan ini dibongkar secara terang benderang, atau justru kembali tenggelam tanpa kejelasan?
