**TANJUNGPINANG** — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas capaian penurunan angka kemiskinan di Kepulauan Riau yang disebut mencapai 4,09 persen. Namun, ia meminta agar capaian tersebut dijelaskan secara terbuka, terutama terkait indikator dan metode pengukuran yang digunakan.
Wahyu menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, menurutnya, angka statistik perlu dicermati bersama dengan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah bekerja keras menurunkan angka kemiskinan di Kepri. Ini tentu patut kita apresiasi. Namun, kita juga perlu mengetahui indikator apa yang digunakan sehingga angka kemiskinan turun sebesar 0,17 poin persentase menjadi 4,09 persen,” ujar Wahyu.
Ia menilai, penurunan angka kemiskinan perlu diuji melalui sejumlah indikator nyata di lapangan. Masyarakat masih menghadapi persoalan daya beli yang melemah, kesempatan kerja yang terbatas, serta kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pertanyaan kita sederhana: jika angka kemiskinan turun, apakah daya beli masyarakat juga meningkat? Apakah jumlah pengangguran berkurang? Apakah masyarakat yang terkena PHK semakin sedikit? Jangan sampai statistik menunjukkan perbaikan, tetapi sebagian masyarakat justru merasa semakin berat memenuhi kebutuhan hidup,” tegasnya.
## Minta Pemerintah Buka Indikator dan Metode Pengukuran
Wahyu meminta pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan dasar penghitungan angka kemiskinan tersebut. Penjelasan itu penting agar masyarakat memahami bagaimana status miskin ditentukan, bagaimana garis kemiskinan dihitung, serta faktor apa yang paling berpengaruh terhadap perubahan angka kemiskinan di Kepri.
Menurutnya, penurunan kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari satu angka. Pemerintah juga perlu menyampaikan perkembangan tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan, pendapatan rumah tangga, inflasi kebutuhan pokok, dan daya beli masyarakat.
Ia juga mendorong agar evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi setiap kabupaten dan kota di Kepri. Sebab, tantangan ekonomi masyarakat perkotaan, wilayah industri, pulau-pulau kecil, dan kawasan pesisir tidak selalu sama.
“Kepri merupakan wilayah kepulauan dengan karakter ekonomi yang beragam. Kita perlu memastikan bahwa keberhasilan yang dilaporkan benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari pekerja, nelayan, pelaku UMKM, hingga keluarga berpenghasilan rendah,” tambahnya.
## Keberhasilan Harus Terasa di Meja Makan Rakyat
Wahyu menegaskan bahwa statistik tetap penting sebagai alat untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan. Namun, angka tersebut harus dibaca bersama indikator kesejahteraan lainnya agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang kehidupan masyarakat.
Ia berharap pemerintah tidak berhenti pada capaian penurunan angka kemiskinan, tetapi terus memperkuat penciptaan lapangan kerja, perlindungan pekerja dari risiko PHK, dukungan bagi UMKM, serta pengendalian harga kebutuhan pokok.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya angka kemiskinan yang turun di atas kertas, melainkan juga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan yang layak, menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan tenang,” tutup Wahyu.
**Bagi Wahyu, apresiasi terhadap capaian pemerintah harus berjalan beriringan dengan sikap kritis. Tujuannya bukan menafikan keberhasilan, melainkan memastikan bahwa setiap angka pembangunan benar-benar mencerminkan kemajuan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.**(Nursalim Turatea).
