*Bandung, 11 November 2026* — DPW Laskar Gibran Jawa Barat menyatakan sikap tegas terhadap wacana di DPR RI yang mengarah pada pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bagi kami, persoalannya bukan soal boleh atau tidak berpendapat. Itu hak DPR. Persoalannya adalah ketika pendapat segelintir orang lalu dibungkus seolah-olah itu suara 280 juta rakyat Indonesia. Itu yang tidak bisa kami terima.
Ketua DPW Laskar Gibran Jawa Barat, *Ir. Zarjani*, menegaskan:
> “Rakyat Jawa Barat itu cerdas. Rakyat tidak bisa diwakilkan suaranya hanya lewat konferensi pers dan opini di media sosial. Kalau mau bicara suara rakyat, tunjukkan datanya. Mana kajian hukumnya? Mana urgensinya? Mana substansi pelanggarannya saat menjabat? Jangan sampai DPR yang terhormat justru terjebak pada agenda yang dibangun dari opini, bukan fakta.”
Menurut Ir. Zarjani, suara di Jawa Barat adalah provinsi dengan pemilih terbesar di Indonesia. Dan suara pemilih Jawa Barat pada Pilpres 2024 sudah sangat jelas: Prabowo-Gibran menang telak dengan jumlah pemilih sebesar *16.805.854* Itu suara rakyat yang sah, yang dihitung lewat TPS, bukan lewat trending topic.
> “Ini bukan opini. Ini Keputusan KPU yang sudah dikukuhkan MK. 96 juta suara rakyat Indonesia dan 16,8 juta suara rakyat Jawa Barat tidak boleh dikalahkan oleh opini segelintir pihak yang mengklaim mewakili rakyat,” tegas Ir. Zarjani.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPW Laskar Gibran Jawa Barat, *Sangga Maulana Ilham*, menambahkan bahwa Laskar Gibran Jabar tidak akan diam jika Wapres terus disudutkan dengan narasi yang tidak adil.
> “Kami di Jawa Barat tidak melihat Mas Gibran dari ijazah semata. Kami melihat dari kerja. Blusukan ke pasar, turun ke petani, dampingi UMKM, urus soal lapangan kerja anak muda. Itu yang rakyat rasakan. Jangan nilai pemimpin hanya dari kertas, tapi dari kerja nyata.”
>
> “Mas Wapres tidak sendirian. Di Jawa Barat saja ada 27 kota/kabupaten relawan yang siap berdiri. Kami akan kawal lewat jalur konstitusional, lewat jalur DPR, lewat jalur hukum. Bukan lewat keributan di jalanan.”
DPW Laskar Gibran Jawa Barat juga mengingatkan 3 prinsip yang harus dipegang semua pihak:
*1. Hormati Konstitusi -* Pemakzulan bukan alat politik. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mensyaratkan pelanggaran berat saat menjabat, bukan opini saat pendaftaran.
*2. Hormati Proses Hukum -* Soal ijazah sudah masuk ranah PTUN dan MK. Biarkan hukum bekerja, bukan opini yang bekerja.
*3. Hormati Suara Rakyat -* Jangan klaim suara rakyat kalau belum pernah turun ke rakyat. Suara rakyat itu ada di TPS, di pasar, di sawah, di pabrik, bukan hanya di ruang rapat.
*Penutup dari DPW Laskar Gibran Jawa Barat:*
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang paling keras suaranya, tapi demokrasi yang paling adil prosesnya.
Kami siap berbeda pendapat, tapi kami tolak jika perbedaan pendapat itu diklaim sebagai suara seluruh Indonesia.
*Gibran Tetap Wapres. Jawa Barat Tetap Solid.*
*96 Juta Suara Rakyat Tidak Bisa Dikalahkan Opini.*
*Ir. Zarjani*
Ketua DPW Laskar Gibran Jawa Barat
*Sangga Maulana Ilham*
Wakil Ketua I DPW Laskar Gibran Jawa Barat
*#KamiBersamaGibran #LaskarGibranJawaBarat #SuaraRakyatBukanOpini #JabarSolidKawalGibran #DemokrasiKonstitusional*
