APIB Gelar Aksi di Pendopo dan Kejaksaan Indramayu, Desak Dugaan Ijon Proyek APBD 2025 Diusut Tuntas

APIB Gelar Aksi di Pendopo dan Kejaksaan Indramayu, Desak Dugaan Ijon Proyek APBD 2025 Diusut Tuntas

Spread the love

Indramayu,Mediatnipolri-Pada hari Senin tanggal 16 November 2026 Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pendopo Kabupaten Indramayu dan halaman Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu.Aksi yang diikuti sekitar 70 peserta tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar dugaan praktik ijon proyek APBD Tahun Anggaran 2025 ditelusuri secara serius.

Dalam aksi tersebut, Sekretaris APIB Indramayu, Feby Suharto, bertindak sebagai koordinator aksi. Massa membawa sejumlah tuntutan yang berfokus pada transparansi pengelolaan anggaran daerah, evaluasi pelaksanaan proyek, serta penegakan hukum terhadap dugaan transaksi proyek yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Melalui seruan “Indramayu Bukan Ladang Ijon Proyek”, APIB menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik ijon proyek yang diduga terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu.

Mereka juga mendesak agar dugaan ijon proyek APBD 2025 diusut hingga tuntas. Menurut massa aksi, APBD merupakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat sehingga penggunaannya harus sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi komoditas transaksi oleh oknum tertentu.

Selain itu, APIB meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam orasinya, massa mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik ijon proyek tersebut serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

APIB juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pengelolaan proyek, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan. Transparansi dinilai menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan anggaran daerah tepat sasaran.

Tak hanya itu, massa secara tegas menyuarakan penolakan terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta berbagai bentuk transaksi proyek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, APIB meminta Kejaksaan Negeri Indramayu menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik ijon proyek, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum pejabat maupun pihak swasta.

Mereka juga mendesak Kejaksaan memberikan kepastian hukum dan menyampaikan perkembangan penanganan dugaan perkara tersebut secara transparan kepada masyarakat.

APIB turut meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan proyek APBD Tahun Anggaran 2025 apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Melalui aksi tersebut, APIB berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang disampaikan. Mereka menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan publik.

“APBD adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indramayu,”Pungkasnya.

(Red*****)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *