Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pemalang Disorot, Dokumen DO BBM Diduga Bermasalah, Distribusi Solar Subsidi Dipertanyakan

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pemalang Disorot, Dokumen DO BBM Diduga Bermasalah, Distribusi Solar Subsidi Dipertanyakan

Spread the love

 

PEMALANG, Mediatnipolri.com – Dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali menjadi sorotan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kali ini, perhatian tertuju pada aktivitas pengiriman BBM menggunakan armada mobil tangki berwarna merah putih berlogo Pertamina yang terlihat melakukan pembongkaran solar di lingkungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.

Temuan tersebut mencuat setelah Tim Investigasi Media melintas di Jalan Karanganyar, Asemdoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Di lokasi tersebut, tim mendapati sebuah mobil tangki berlogo Pertamina tengah berhenti di depan Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Terlihat aktivitas pemindahan BBM menggunakan selang berukuran besar menuju tangki tanam.

Namun, aktivitas tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, proses pengisian BBM yang terpantau tidak terlihat dilengkapi flow meter atau alat ukur volume, sementara di sekitar lokasi tangki tanam juga tidak ditemukan alat pemadam api ringan (APAR) yang memadai untuk mengantisipasi potensi kebakaran.

Selain persoalan teknis pembongkaran, legalitas dokumen pengiriman atau Delivery Order (DO) yang dibawa awak mobil tangki turut menjadi sorotan.

Saat dikonfirmasi awak media, Amin Sutrimo selaku sopir mobil tangki tersebut mengaku sebagai pegawai resmi depo Pertamina. Ia menyampaikan bahwa pengiriman solar bersubsidi ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha dilakukan berdasarkan dokumen DO dari perusahaan BUMN tersebut.

Akan tetapi, ketika diminta menunjukkan dokumen pengiriman, terdapat kejanggalan berupa tidak adanya stempel resmi Pertamina. Sopir tersebut beralasan bahwa tinta stempel sedang habis sehingga surat DO tidak dilengkapi pengesahan berupa stempel perusahaan.

Alasan tersebut justru memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai keabsahan dokumen yang digunakan sebagai dasar pengiriman BBM.

Berdasarkan pemeriksaan awal Tim Investigasi Media terhadap dokumen DO yang diperlihatkan, ditemukan sejumlah hal yang dinilai perlu diklarifikasi, mulai dari kapasitas pengiriman, waktu pengiriman, kop surat, hingga tidak tercantumnya nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagai pihak penerima BBM dalam dokumen tersebut.

Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian administrasi pengiriman BBM. Meski demikian, keaslian dokumen tersebut belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan dan konfirmasi langsung dari pihak Pertamina sebagai penerbit dokumen.

Sorotan lainnya muncul terkait dugaan keterlibatan oknum individu yang disebut-sebut menginstruksikan pengiriman solar menggunakan armada tangki berlogo Pertamina. Dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

Tim Investigasi juga menyoroti identitas awak kendaraan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sopir dan kernet disebut tidak mengenakan seragam lengkap khas petugas Pertamina serta tidak terlihat memperlihatkan kartu identitas resmi perusahaan. Hal ini perlu diklarifikasi untuk memastikan status dan kewenangan awak mobil tangki tersebut.

Dugaan Asal-usul Solar dan Legalitas Pembelian Dipertanyakan

Di sisi lain, muncul dugaan bahwa BBM jenis solar yang disalurkan tersebut berasal dari praktik pengumpulan solar bersubsidi oleh para pengepul atau pihak yang diduga sebagai mafia BBM.

Modus yang disorot antara lain pengumpulan solar menggunakan armada kendaraan jenis heli maupun sepeda motor dengan jeriken. Pengumpulan tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan surat rekomendasi nelayan atau melalui pembelian secara berulang dari sejumlah SPBU menggunakan pola pengangsuan secara eceran.

Namun, dugaan mengenai asal-usul BBM tersebut masih harus ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen distribusi, data penyaluran, serta keterangan pihak-pihak terkait.

Sementara itu, Riki, yang disebut sebagai pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang, saat dimintai keterangan oleh awak media belum dapat menunjukkan secara jelas dokumen legalitas usaha maupun Purchase Order (PO) yang dapat menjelaskan dasar pemesanan solar bersubsidi dari depo Pertamina.

Kondisi tersebut semakin memperkuat perlunya transparansi dari pihak perusahaan daerah, khususnya mengenai mekanisme pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pemanfaatan BBM yang diperuntukkan bagi kebutuhan nelayan.

Apabila perusahaan daerah tersebut memang menerima dan menyalurkan BBM bersubsidi, perlu dipastikan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan ketentuan perizinan serta mekanisme distribusi yang ditetapkan pemerintah.

Potensi Konsekuensi Hukum

Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan tersebut melarang setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah maupun BBM yang pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah.

Apabila unsur tindak pidana tersebut terbukti, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keterlibatan badan usaha atau korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana korporasi.

Dalam proses penegakan hukum, aparat juga dapat menelusuri dokumen pengiriman, sumber BBM, identitas awak kendaraan, legalitas penerima, serta alur transaksi untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan distribusi maupun dugaan pemalsuan atau manipulasi dokumen.

Desakan kepada Aparat Penegak Hukum

Atas temuan tersebut, masyarakat dan insan pers mendesak Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah, serta instansi terkait agar segera melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan.

Pertamina juga diharapkan memberikan klarifikasi resmi mengenai keabsahan DO yang digunakan, status armada tangki, identitas awak kendaraan, serta benar atau tidaknya pengiriman solar bersubsidi tersebut dilakukan berdasarkan perintah dan prosedur resmi perusahaan.

Tidak kalah penting, Pemerintah Kabupaten Pemalang diharapkan melakukan evaluasi terhadap operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha, termasuk memastikan legalitas kegiatan usaha dan kesesuaian mekanisme pengadaan BBM untuk kebutuhan nelayan.

Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian dokumen DO, asal-usul solar, serta legalitas penerimaan BBM tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Publik berharap persoalan ini tidak berhenti sebatas temuan lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran hukum, aparat penegak hukum harus menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab tanpa pandang bulu.

Sebab, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan, khususnya nelayan kecil. Distribusinya harus tepat sasaran, transparan, dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.

( Tim C )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *