Mediatnipolri.com
BANYUASIN — Persoalan kepemilikan lahan perkebunan kelapa di Desa Enggalrejo, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, menjadi polemik. Seorang warga bernama Kecuk Martono mengaku dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan pencurian buah kelapa di kebun yang menurut pengakuannya merupakan miliknya sendiri.
Kecuk Martono mengaku bingung dengan persoalan hukum yang tengah dihadapinya. Pasalnya, ia merasa tidak pernah menjual lahan perkebunan tersebut kepada pihak lain dan mengklaim memiliki dokumen kepemilikan tanah yang dipegang sejak 1998 dan 2012.
“Saya tidak pernah merasa mencuri kelapa milik orang lain. Saya memetik kelapa di kebun sendiri karena saya membeli tanah tersebut dan memiliki surat-suratnya,” ungkap Kecuk Martono, Senin (16/11/2026).
Menurut penuturannya, riwayat penguasaan lahan tersebut bermula dari Supriyadi. Ia mengaku tidak mengetahui secara langsung proses transaksi selanjutnya antara Supriyadi dengan Samirun hingga pihak yang disebutnya Haji Ramli.
Kecuk Martono menjelaskan, dirinya tidak pernah terlibat dalam transaksi jual beli antara pihak-pihak tersebut. Ia juga menyebut terdapat surat jual beli antara Supriyadi dengan Samirun serta antara Samirun dengan Haji Ramli. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara detail proses peralihan tersebut.
Persoalan ini semakin membuat Kecuk Martono kebingungan setelah dirinya menerima panggilan dari Polda Sumsel. Ia mengaku telah dua kali memenuhi panggilan penyidik.
Berdasarkan keterangan Kecuk Martono, surat panggilan awal berkaitan dengan dugaan pencurian. Namun, ketika menjalani pemeriksaan, ia mengaku persoalan yang dibahas turut menyangkut dokumen dan status kepemilikan lahan yang menurutnya merupakan persoalan perdata.
“Saya ini orang awam dan tidak begitu memahami persoalan hukum. Awalnya saya dipanggil terkait dugaan pencurian, tetapi ketika sampai di Polda, pembahasannya juga mengenai surat-menyurat tanah. Saya menjadi bingung,” ujarnya.
Adapun surat panggilan yang diterimanya tercatat dengan nomor S.Pgl/1/1067/VIII/2026/Ditreskrimum.
Kecuk Martono menegaskan bahwa dirinya memiliki dokumen tanah dan meminta agar persoalan kepemilikan lahan tersebut diperiksa secara menyeluruh. Ia berharap aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap hak-haknya.
“Saya hanya meminta keadilan. Kalau memang ada persoalan mengenai tanah tersebut, mari diperiksa berdasarkan bukti dan surat-surat yang ada. Saya berharap mendapatkan perlindungan hukum,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pelapor maupun Polda Sumsel terkait substansi laporan, status hukum Martono, serta dasar kepemilikan lahan yang dipersoalkan.
Diperlukan klarifikasi dari seluruh pihak terkait agar persoalan tersebut dapat terungkap secara terang dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
