JAKARTA – Kehadiran Leonardo Pandapotan Sirait, S.Ds., M.Pd., selaku Ketua Umum DPP Laskar Gibran, bersama Jansen Agustim S, S.T., M.M., selaku Ketua Harian DPP Laskar Gibran, dalam persidangan yang menghadirkan Joko Widodo (Jokowi), menjadi bentuk nyata dukungan moral organisasi kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut.
Kehadiran kedua pimpinan tertinggi DPP Laskar Gibran ini membawa pesan bahwa perjalanan panjang seorang tokoh bangsa, termasuk pengabdiannya kepada negara, patut ditempatkan dalam penghormatan yang proporsional. Perbedaan pandangan dan dinamika hukum tidak semestinya menghapus penghargaan terhadap hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.
Polemik ijazah Jokowi telah menjadi perhatian publik dalam waktu yang panjang. Namun, Jokowi memilih hadir di ruang persidangan untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Penilaian atas seluruh dokumen, keterangan, dan alat bukti tetap menjadi kewenangan majelis hakim.
Bagi DPP Laskar Gibran, kehadiran Jokowi di persidangan merupakan momentum penting untuk mengingatkan publik bahwa persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Seseorang tidak seharusnya kehilangan hak atas penghormatan, perlindungan, dan perlakuan yang adil hanya karena menjadi pusat perhatian dan perdebatan publik.
Dukungan kepada Jokowi bukan berarti menutup ruang kritik. Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik juga harus dibangun dengan tanggung jawab, argumentasi, dan penghormatan terhadap hak orang lain.
SIKAP TEGAS DPP LASKAR GIBRAN
DPP Laskar Gibran menegaskan bahwa dukungan moral kepada Jokowi merupakan sikap organisasi yang dilandasi penghormatan terhadap hak hukum dan kontribusi beliau dalam perjalanan bangsa.
Leonardo Pandapotan Sirait bersama Jansen Agustim menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya hadir dalam momentum politik, tetapi juga memberikan perhatian terhadap persoalan kebangsaan dan dinamika hukum yang menjadi perhatian masyarakat.
Bagi Laskar Gibran, menghormati Jokowi sebagai mantan Presiden dan menghormati proses peradilan bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan.
Indonesia membutuhkan kedewasaan demokrasi. Jangan sampai perbedaan pandangan menjadikan masyarakat kehilangan kemampuan untuk menghargai hak dan martabat sesama warga negara.
Dukungan moral boleh diberikan. Kritik tetap memiliki tempat. Namun, proses hukum harus dihormati dan keadilan harus dijaga.
Jokowi telah menjadi bagian penting dari perjalanan pemerintahan Indonesia selama satu dekade. Apa pun dinamika hukum yang sedang berlangsung, hak beliau untuk memperoleh perlakuan yang adil harus tetap dijamin sebagaimana hak setiap warga negara.
DPP LASKAR GIBRAN
SUPREMASI HUKUM HARUS BERDIRI TEGAK. KEHORMATAN MANUSIA HARUS DIJAGA. KEADILAN HARUS BERLAKU UNTUK SEMUA
