BITUNG, – Sikap Plt Inspektorat Kota Bitung, Febri Sambode, SH, yang sebelumnya mewacanakan penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dengan alasan keterbatasan keuangan daerah, kini menuai kecaman tajam. Pasalnya, pejabat yang sempat menegaskan bahwa TPP bukanlah hak ASN kini justru ikut serta dalam aksi demonstrasi bersama para ASN pada 18 Desember 2024, menuntut pembayaran TPP yang tertunda. 19/12/2024
Tindakan tersebut memunculkan berbagai kritik, terutama terkait ketidakkonsistenan dan lemahnya prinsip seorang pejabat publik. Dalam perannya, Febri Sambode seharusnya menjadi teladan dalam bersikap dan bertindak. Namun, perubahan sikap yang mencolok ini justru menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat.
Sikap Oportunis dan Ketidakkonsistenan
Sebelumnya, Febri Sambode dikenal lantang menyuarakan bahwa TPP ASN bisa dihapus karena sifatnya tidak wajib dan bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Pernyataan ini sempat memicu keresahan di kalangan ASN Kota Bitung. Namun, ketika aksi demo terkait TPP kembali terjadi, Febri terlihat turut serta dalam barisan demonstran, bahkan membawa bunga bertuliskan “Turut Berduka Cita Keuangan Pemkot Bitung.”
Hal ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis kota Bitung Robby Supit, yang menilai tindakan Febri sebagai sikap bunglon dan oportunis. “Ketidakkonsistenan seperti ini mencerminkan lemahnya integritas seorang pejabat publik. Bagaimana masyarakat bisa percaya pada seorang pemimpin yang hari ini berkata A, lalu esok hari berbuat B?” tegas Robby.
Perubahan sikap Febri Sambode memunculkan spekulasi tentang motif di balik tindakannya. Apakah ia benar-benar memperjuangkan hak ASN, atau sekadar mencari simpati publik untuk membangun citra diri? Jika Febri memang berubah pandangan, seharusnya ia memberikan penjelasan yang rasional dan transparan kepada masyarakat serta ASN.
Jika hanya ikut-ikutan untuk pencitraan tanpa dasar yang kuat, sikap ini justru memperburuk citra pemerintahan. Apalagi, ia adalah bagian dari pejabat yang bertanggung jawab mencari solusi atas krisis keuangan yang terjadi, bukan malah memperkeruh suasana dengan ikut demonstrasi,” tambah Robby.
Masyarakat dan ASN Kota Bitung kini mendesak Febri Sambode untuk introspeksi diri dan memperbaiki komitmennya sebagai seorang pemimpin. Sebagai Plt Inspektorat, ia seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencari solusi terkait masalah keuangan daerah, bukan justru menciptakan kontradiksi dalam tindakannya.
Selain itu, Febri diharapkan mampu menjaga integritas dan konsistensi dalam ucapannya. “Pemimpin yang tidak konsisten hanya akan menciptakan kebingungan dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Kami butuh pemimpin yang berkomitmen, bukan yang menjilat ludah sendiri,” tutup Robby Supit.
Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Ketidakkonsistenan hanya akan menambah keraguan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menangani krisis, khususnya yang menyangkut kesejahteraan ASN dan masyarakat luas.
Editor/M.M.79