Bitung, Sulut |MediaTNI-POLRI.com — seorang aktivis Kota Bitung, Nando Lengkong, baru-baru ini melayangkan surat terbuka kepada Sekretaris Daerah (Sekda) setempat dengan nada yang keras. Dalam surat tersebut, Nando mendesak Sekda untuk mengundurkan diri secara terhormat tanpa menunggu masa pensiun.
Surat terbuka ini telah disampaikan kepada awak media pada Jumat (26/9/25). Nando menilai bahwa Sekda kerap mengambil keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Menurutnya, beberapa kebijakan yang diambil hanya menguntungkan kalangan internal.
Salah satu poin yang disorot oleh Nando adalah kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Sekda yang mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan. Nando menilai bahwa kenaikan ini tidak relevan dengan tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), apalagi dibandingkan dengan kondisi rata-rata pendapatan masyarakat Bitung.
Nando juga menuding adanya praktik penyalahgunaan anggaran oleh Sekda. Bahkan, untuk menghadiri acara pernikahan sekalipun, Sekda diduga menggunakan anggaran Perjalanan Dinas (Perjadin), yang dinilai sebagai bentuk pemborosan. Sementara itu, masih banyak masyarakat Bitung yang membutuhkan bantuan di berbagai sektor.
Kontras antara kebijakan yang dianggap boros dengan kondisi riil masyarakat ini semakin memperuncing ketidakpuasan. Nando menyampaikan desakan untuk mundur sebagai langkah terhormat guna menghindari eskalasi protes. Ia mengingatkan agar pejabat tidak memaksa masyarakat untuk turun ke jalan guna menyuarakan kritik ini.
Surat terbuka ini diperkirakan akan memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Tekanan publik kini tertuju pada Sekda Kota Bitung untuk memberikan penjelasan atas berbagai tuduhan yang dilayangkan. Masyarakat Bitung pun menantikan respons dari Sekda terkait dengan isu ini.
Saat dikonfirmasi, Sekda Kota Bitung, Rudi Theno, tidak merespons. Beberapa kali awak media mencoba menghubungi via WhatsApp, tetapi tidak ada respons dari Sekda Kota Bitung. Situasi ini menambah spekulasi dan tanda tanya mengenai nasib Sekda di tengah tekanan publik yang semakin kuat.
