Mediatnipolri.com
MUSI BANYUASIN- Dugaan penyalahgunaan dokumen perizinan dan pelanggaran ketentuan operasional usaha pengolahan kayu atau Sawmil di kawasan Pal 2 Pinago, Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) bersama Ormas Barikade 98 Muba.
Sorotan tersebut muncul setelah tim investigasi kedua organisasi itu menemukan adanya aktivitas pengolahan kayu oleh UMKM PBPHH Sansori yang diduga menempati titik koordinat atau lokasi yang sama dengan Sawmil milik CV Sinar Semendo.
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di pintu masuk lokasi, UMKM PBPHH Sansori mencantumkan Surat Keputusan (SK) Nomor 522-21/3427-11/HUT tertanggal 3 Juli 2024 yang diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, tercantum pula Nomor Induk Berusaha (NIB) 1905230083686 tertanggal 19 Mei 2024.
Namun, berdasarkan hasil penelusuran tim POSE RI dan Barikade 98 Muba, keberadaan kegiatan usaha tersebut diduga berada persis pada titik koordinat yang sama dengan lokasi Sawmil CV Sinar Semendo.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait kesesuaian administrasi dan teknis perizinan, khususnya mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), legalitas penggunaan lokasi serta kesesuaian antara dokumen perizinan dengan aktivitas usaha yang berlangsung di lapangan.
Meskipun Sawmil CV Sinar Semendo saat ini disebut dalam kondisi tidak aktif dan tidak melakukan kegiatan pengolahan kayu, tim investigasi mempertanyakan dasar hukum penggunaan lokasi tersebut oleh badan usaha atau pelaku usaha lainnya.
Ketua Umum LSM POSE RI, Desri Nago, SH, mendesak Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan bersama Polisi Kehutanan (Polhut) Provinsi Sumatera Selatan segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas usaha dan dugaan penyalahgunaan dokumen perizinan tersebut.
Menurut Desri, persoalan mendasar yang harus dijawab adalah apakah dua kegiatan usaha pengolahan kayu dengan identitas dan badan usaha berbeda diperbolehkan menjalankan aktivitas produksi pada satu titik koordinat atau lokasi yang sama, sementara masing-masing memiliki dokumen perizinan tersendiri.
“Ini yang harus diperjelas oleh instansi berwenang. Apakah secara aturan diperbolehkan dua usaha pengolahan kayu dengan badan usaha berbeda melakukan kegiatan pada satu titik koordinat yang sama? Jangan sampai dokumen perizinan hanya menjadi formalitas, sementara pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan peruntukan, lokasi maupun ketentuan teknis yang telah ditetapkan,” tegas Desri.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak cukup hanya diperiksa dari keberadaan NIB maupun surat keputusan perizinan. Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian lokasi, KKPR, identitas pemegang izin, kapasitas produksi hingga jumlah mesin pengolahan kayu yang digunakan.
“Kalau memang ada izin yang diterbitkan, harus dipastikan apakah izin tersebut benar-benar sesuai dengan lokasi dan kegiatan usaha yang berjalan. Apalagi, berdasarkan temuan tim kami, terdapat dugaan jumlah mesin atau meja penggergajian lebih dari satu dan kapasitas produksi yang perlu dicocokkan dengan ketentuan serta dokumen perizinannya,” ujarnya.
Desri juga meminta aparat melakukan audit terhadap penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) pada kegiatan usaha tersebut.
Menurutnya, aspek legalitas kayu merupakan persoalan penting yang tidak boleh diabaikan. Aparat dan instansi teknis perlu menelusuri asal-usul bahan baku kayu yang diolah, termasuk memastikan apakah kayu tersebut berasal dari sumber yang sah dan bukan hasil pembalakan liar.
“Kami juga meminta dilakukan pemeriksaan atau audit terhadap SVLK yang dikelola oleh pihak usaha. Telusuri dari mana asal-usul kayunya, bagaimana dokumen angkut dan dokumen legalitas sumber bahan bakunya, serta apakah seluruh kayu yang masuk dan diolah benar-benar berasal dari sumber yang sah. Jangan sampai kegiatan pengolahan kayu berjalan tanpa pengawasan terhadap legalitas bahan bakunya,” tambah Desri.
Senada, Ketua DPD Ormas Barikade 98 Muba, Boni, turut mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian dokumen perizinan dengan aktivitas pengolahan kayu yang ditemukan tim investigasi di lapangan.
Boni menduga terdapat persoalan dalam penerbitan maupun penggunaan dokumen perizinan yang perlu ditelusuri secara serius oleh instansi terkait. Jika dugaan tersebut terbukti, menurutnya, kondisi itu berpotensi menimbulkan kerugian negara, terutama akibat hilangnya potensi penerimaan pajak dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin.
“Kami menduga ada persoalan dalam perizinan dan penggunaan dokumen usaha yang harus dibuka secara terang. Jangan sampai ada kegiatan usaha yang berjalan dengan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Jika kewajiban administrasi, pajak dan ketentuan lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, tentu berpotensi merugikan negara dan menyebabkan kebocoran PAD Kabupaten Musi Banyuasin,” ungkap Boni.
Ia meminta Polda Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Polisi Kehutanan serta instansi teknis kehutanan di tingkat kabupaten agar tidak tinggal diam dan segera melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi Sawmil di Desa Beruge.
Menurut Boni, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dengan mencocokkan seluruh dokumen perizinan, titik koordinat lokasi, identitas badan usaha, jumlah mesin produksi, kapasitas pengolahan hingga kewajiban administrasi dan perpajakan.
“Jangan hanya memeriksa dokumen di atas meja. Turun langsung ke lokasi, cocokkan titik koordinat dan seluruh perizinannya dengan kondisi nyata di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
POSE RI dan Barikade 98 Muba menegaskan akan melakukan aksi demo di Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel dan Mapolda Sumsel jika hal ini tidak ditindaklanjuti segera.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan dari pengelola UMKM PBPHH Sansori, CV Sinar Semendo maupun instansi terkait. (*)
